KabarLuwu.com — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan Apel Penandatanganan Komitmen Bersama Zona Integritas (ZI) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai upaya penguatan integritas dan kinerja aparatur. Kegiatan tersebut digelar di Aula Pancasila Kanwil Kemenkum Sulsel, Senin (19/1).
Apel ini diikuti oleh seluruh pejabat manajerial dan nonmanajerial, Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta peserta magang nasional di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, dalam arahannya menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menurutnya, Zona Integritas tidak boleh dimaknai sebatas pemenuhan administrasi semata, melainkan harus menjadi budaya kerja yang diterapkan secara konsisten dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.
“Zona Integritas harus hidup dalam keseharian kerja, bukan hanya dalam dokumen. Ini menjadi komitmen moral seluruh aparatur,” ujar Andi Basmal.
Ia juga menekankan bahwa sektor hukum menuntut tingkat integritas yang tinggi karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh ASN di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel diharapkan mampu memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Selain itu, Andi Basmal menyampaikan bahwa Perjanjian Kinerja Tahun 2026 berfungsi sebagai instrumen pengendalian kinerja agar setiap target yang ditetapkan dapat terukur dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Integritas dan kinerja merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan. Pelayanan publik yang berkualitas lahir dari integritas, dan integritas terwujud melalui kinerja yang terukur,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, penandatanganan Komitmen Bersama Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja dilakukan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), serta Kepala Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar. Prosesi penandatanganan disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
